Seorang mahasiswa sedang memberikan suaranya dalam pemilu BEM FSSR, Selasa (5/6). Reporter: Trian Lesmana Penulis : Trian Lesmana Rezim Or...
Reporter: Trian Lesmana
Penulis : Trian Lesmana
Rezim Orde Baru sudah berakhir. Reformasi sudah berjalan empat belas tahun. Kebebasan berekspresi mengakar sampai dunia kampus yang ditandai dengan politik kampus ala BEM.
Tahun 1997/1998 adalah awal lahirnya demokrasi Indonesia. Kegiatan berdemokrasi menjalar ke segala sektor kebangsaan. Meliputi seluruh lapisan masyarakat. Pejuang reformasi yang dibentengi oleh aktivis mahasiswa berhasil meruntuhkan rezim orde baru yang dipimpin Soeharto. Setelah 32 tahun Soeharto memimpin negeri ini, proses berdemokrasi seakan terbungkam di balik kedigdayaannya.
Pascareformasi, masyarakat berbondong-bondong mencari kebebasan. Sebuah hak warga negara yang sempat terpenjara era. Kebebasan tersebut merambah ke berbagai bidang, termasuk bidang politik.
Iklim politik di Indonesia berbanding lurus dengan perjalanan demokrasi yang semakin baik. Bahkan, suasana politik dapat dirasakan di dunia kampus. Mahasiswa sebagai elemen pergerakan reformasi saat itu, tak ingin ketinggalan untuk menikmati kebebasan berpolitik.
Mahasiswa (melalui BEM) mulai menunjukkan eksistensinya dalam berdemokrasi. Mereka menghidupkan kampus dengan berbagai kegiatan yang berbau politik. Pemira (Pemilu raya) BEM adalah salah satu contohnya. Pemira BEM dikemas sedemikian rupa dengan berkiblat pada Pilkada (Pemilu kepala daerah). Kampanye dan sistem perpartaian pun tak jauh berbeda dengan yang terjadi di politik negeri ini. “BEM sebenarnya adalah produk demokrasi,” ujar dosen S-2 Ilmu Komunikasi UNS, Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Comm.
Awal masa reformasi, semangat berdemokrasi di kampus mampu menyedot perhatian mahasiswa. Maka tak heran banyak mahasiswa yang berminat terjun di dalam politik kampus waktu itu.
Namun semangat itu mulai luntur seiring dengan hilangnya karisma BEM. Pasalnya, saat ini BEM mulai kesuliatan mencari identitas barunya. Jika dulunya ‘musuh’ BEM adalah rezim Orde Baru, maka saat ini, setelah rezim Orde Baru runtuh, mereka tak memiliki ‘musuh’ bersama.
Tak pelak, hal ini yang menggerus eksistensi BEM di kampus. Iklim politik pun menjadi lemah karena elemen-elemen pendukungnya mulai kendur. Minat mahasiswa menjadi anggota BEM tak lagi seramai dulu. “Menurut saya, BEM suatu saat akan ditinggal,” kata Widodo.
Hal tersebut dikuatkan dengan sikap apatis mahasiswa ketika Pemira BEM berlangsung. Dari sekitar 35.000 mahasiswa UNS yang memiliki hak pilih, hanya sekitar 17% yang menggunakan hak pilihnya. Itu artinya, hanya sekitar 6.000 mahasiswa yang peduli dengan pemira BEM. Angka yang miris, mengingat BEM kerap menjadi garda terdepan pengawal kebijakan kampus.
Masalah ini sebenarnya sudah menjadi masalah lama. Namun, sampai saat ini BEM belum bisa mengatasi masalah tersebut. “Kami sudah mencoba banyak cara tetapi belum tepat sasaran. Kita harus saling bantu-membantu dalam masalah ini,” aku presiden BEM UNS terpilih, Toma Patriot Tama.
Toma mengakui kurangnya pendekatan yang dilakukan kepada mahasiswa. Kebiasaan mahasiswa yang kupu-kupu (kuliah-pulang kuliah-pulang) menjadi alasan Toma untuk membuat mereka berpartisipasi aktif. “Menurut saya mahasiswa tidak apatis, hanya saja cara pendekatan kita kepada mahasiswa yang mungkin kurang, beberapa mahasiswa ada yang menjadi kupu-kupu, kami akan mencoba menyalurkan kemampuan meraka lewat BEM,” tukasnya.
Di lain tempat, Ahmad Burhanuddin, salah satu anggota Dema (Dewan Mahasiswa), melihat BEM belum menyeluruh dalam sosialisasinya. Menurutnya, hanya fakultas-fakultas tertentu yang tingkat pemilihnya tinggi dalam Pemira BEM. Inilah sebabnya, banyak mahasiswa yang tidak mengenal sosok presiden BEM. “BEM belum bisa merangkul mahasiswa, baik UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa – red) universitas maupun UKM fakultas,” ujar Burhan. Menanggapi hal tersebut, Tomi menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. “Wajar, nanti akan kita (BEM) coba berkunjung ke UKM-UKM yang ada,” tambahnya.
Tidak Punya Program Jangka Panjang
Selain masalah politik kampus, Widodo juga mempertanyakan program jangka panjang BEM. Kepengurusan BEM yang hanya satu tahun dalam satu periode, dianggap terlalu pendek. “Apa yang akan dilakukan kepengurusan BEM yang hanya satu tahun?” tanya Widodo.
Menurut Widodo, dengan waktu yang pendek tersebut, membuat BEM tidak memiliki program jangka panjang. Efeknya, BEM hanya berkutat pada isu-isu kecil yang ada di kampus. Selain itu, BEM juga kehilangan momentum karena tidak terencana dengan baik. “Fungsinya tidak bisa memikirkan hal-hal yang strategis jangka panjang,” papar Widodo.
Empat belas tahun setelah reformasi, kebebasan dalam berekspresi telah menjalar ke dunia kampus. Ditandai dengan iklim politik kampus ala BEM. Namun, selama empat belas tahun itu pula, animo mahasiswa dalam berdemokrasi semakin rendah. BEM yang menjadi badan eksekutif kampus diharapkan perannya dalam menciptakan iklim yang dinamis dan edukatif. BEM harus mengambil sikap untuk memperjelas tujuannya. Pasalnya, tujuan BEM bukan lagi rezim Orde Baru. “Perubahan orientasi ini harus segera diikuti dengan kegiatan lainnya kalau BEM tidak ingin ditinggalkan (mahasiswa – red),” tambah Widodo.[]
COMMENTS